TABACA.ID – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, didampingi Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti serta jajaran pimpinan tinggi Madya dan Pratama Kementerian PU, melaporkan perkembangan realisasi serapan anggaran dan capaian fisik Tahun Anggaran (TA) 2024 dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi V Lasarus pada Rabu (30/10/2024).
Pada TA 2024, Kementerian PU menerima pagu anggaran awal sebesar Rp147,37 triliun yang kemudian bertambah sebesar Rp19,62 triliun, menjadikan total pagu sebesar Rp166,99 triliun.
Dody menyatakan bahwa hingga 25 Oktober 2024, realisasi anggaran telah mencapai 60,08 persen atau senilai Rp101,58 triliun, dengan capaian fisik sebesar 66,13 persen.
“Realisasi anggaran ini lebih tinggi 10,09 persen dari capaian TA 2023 yang mencapai 49,99 persen. Kami optimis realisasi anggaran bisa mencapai 94-96 persen pada Desember 2024,” ujar Dody.
Dalam laporan tersebut, juga disampaikan progres lelang TA 2024. Hingga 25 Oktober 2024, telah terkontrak 2.827 paket senilai Rp110,95 triliun atau 97,33 persen dari total kontraktual Rp113,99 triliun. Paket-paket tersebut terdiri dari 1.475 paket Single Year Contract (SYC) dan Multi Year Contract (MYC) baru senilai Rp19,18 triliun, serta 1.352 paket MYC lanjutan senilai Rp91,77 triliun.
Menteri Dody menambahkan bahwa Kementerian PU juga mendukung pembangunan infrastruktur untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan anggaran sebesar Rp41,95 triliun. Hingga saat ini, progres fisiknya telah mencapai 57,8 persen.
“Dukungan infrastruktur di IKN meliputi sumber daya air senilai Rp1,45 triliun, jalan dan jembatan Rp19,2 triliun, infrastruktur permukiman Rp12,93 triliun, dan perumahan Rp8,37 triliun,” ungkapnya.
Kementerian PU juga menjalankan Program Padat Karya Tunai (PKT) dengan anggaran sebesar Rp10,23 triliun. Saat ini, serapan anggaran PKT telah mencapai 54,83 persen atau senilai Rp5,61 triliun dan menyerap 338.858 tenaga kerja dari target 463 ribu orang.
Untuk mencapai target realisasi anggaran, Menteri Dody menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan, termasuk pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi, penyelesaian masalah lahan, percepatan kegiatan padat karya, dan rekomposisi anggaran sesuai prioritas.
Agenda lain yang dibahas dalam rapat ini adalah hasil Pemeriksaan Semester II BPK RI. Kementerian PU menerima dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan total 108 rekomendasi senilai Rp240,52 miliar. LHP pertama berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 dan Semester I TA 2023, dengan 57 rekomendasi. LHP kedua terkait Kinerja Pembangunan Infrastruktur IKN hingga Triwulan III 2023, dengan 51 rekomendasi.
Kementerian PUPR telah menindaklanjuti kedua LHP tersebut dengan 99 rekomendasi senilai Rp229,23 miliar, di mana 17 rekomendasi (17,17 persen) telah berstatus “Sesuai,” dan 82 rekomendasi (82,83 persen) masih dalam masa penelaahan oleh BPK RI.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi kehadiran Menteri PU dan jajaran dalam rapat tersebut. “Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Menteri PU yang sudah hadir. Saya berharap Bapak Menteri PU bisa membawa semangat baru, melanjutkan yang baik dari kepemimpinan sebelumnya, dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang,” ungkap Lasarus. []
