TABACA.id - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil meraih Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,99 dengan predikat Baik pada Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026. Capaian tersebut melampaui target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh Barat.

Nilai IPS Aceh Barat terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, Aceh Barat memperoleh nilai 1,69 dengan predikat Cukup, kemudian meningkat menjadi 2,62 pada 2024, hingga mencapai 2,99 pada penilaian 2026, seluruhnya dengan predikat Baik pada dua penilaian terakhir.

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin baiknya tata kelola statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, sekaligus memperkuat penerapan prinsip Satu Data Indonesia dalam mendukung pembangunan daerah berbasis data.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, mengapresiasi capaian tersebut dan meminta agar peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral terus dilakukan, tidak hanya pada OPD yang menjadi lokus penilaian, tetapi juga seluruh perangkat daerah.

Ia menargetkan 10 OPD lainnya mulai melakukan pembenahan dan mempersiapkan penyelenggaraan statistik sektoral sejak dini untuk menghadapi penilaian EPSS tahun 2028. Persiapan tersebut diharapkan sudah memasuki tahapan pembinaan pada 2027.

"Kita tekankan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola statistik sektoral yang berkualitas. Oleh karena itu, 10 OPD tersebut diharapkan mulai melakukan pembenahan dan mempersiapkan seluruh aspek penyelenggaraan statistik sektoral sejak dini, sehingga pada tahun 2027 sudah dapat mengikuti tahapan pembinaan dan penilaian sebagai bagian dari persiapan sebelum pelaksanaan EPSS Tahun 2028," ujar Tarmizi.

Bupati juga meminta Diskominsa selaku Walidata untuk mengoptimalkan pendampingan terhadap 10 OPD tersebut, terutama dalam penguatan tata kelola data, pemenuhan standar data dan metadata, penyusunan bukti dukung, serta pemanfaatan data dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Menurutnya, perluasan pembinaan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas statistik sektoral di seluruh perangkat daerah, sehingga penyelenggaraan data pemerintahan semakin terintegrasi dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Sementara itu, Kepala Diskominsa Aceh Barat, Dedi Mulianda, S.IP, M.Si, mengatakan capaian IPS 2,99 merupakan hasil kolaborasi antara Diskominsa selaku Walidata dengan perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan statistik sektoral, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan hingga pemanfaatan data.

Pada penilaian EPSS tahun 2026, terdapat tiga perangkat daerah yang menjadi lokus evaluasi, yakni Diskominsa, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat.

Dedi mengapresiasi komitmen kedua OPD yang turut menjadi lokus penilaian, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Aceh Barat.

Ia menjelaskan, peningkatan nilai IPS juga didukung oleh koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah dalam menjalankan prinsip Satu Data Indonesia, dengan Bapperida sebagai Koordinator Data, Diskominsa sebagai Walidata, BPS sebagai Pembina Data, serta OPD sebagai Produsen Data.

"Ke depan, kita menargetkan nilai Indeks Pembangunan Statistik Aceh Barat dapat terus meningkat hingga mencapai predikat Sangat Baik. Untuk itu, seluruh OPD harus semakin meningkatkan komitmen dalam pengelolaan data sektoral, mulai dari proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan kualitas, hingga pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Statistik bukan sekadar angka, tetapi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berbasis data," ujar Dedi.

Diskominsa, lanjutnya, juga akan terus memperkuat pembinaan terhadap produsen data dan mengoptimalkan portal Satu Data Kabupaten Aceh Barat, yakni Satu Data untuk Gerak Sinergi Membangun Negeri (SATURASI), sebagai sarana integrasi data pembangunan daerah.

Melalui upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kualitas data sektoral semakin akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.