TABACA.id - Upaya Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM melobi pemerintah pusat untuk memperjuangkan pengamanan tebing Krueng Meureubo dan Krueng Woyla mulai membuahkan hasil. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini mulai melakukan proses tender proyek dengan total anggaran sekitar Rp357 miliar.
Bupati Tarmizi mengatakan, program tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi Aceh Barat, khususnya wilayah yang terdampak abrasi dan erosi sungai.
“Alhamdulillah, pengamanan tebing Krueng Meureubo dan Krueng Woyla sudah mulai ditender oleh Kementerian PU dengan total anggaran Rp357 miliar,” kata Tarmizi, Minggu (23/8/2026).
Ia menjelaskan, anggaran sekitar Rp230 miliar dialokasikan untuk pengamanan tebing Krueng Meureubo. Pekerjaan tersebut mencakup wilayah mulai dari Kecamatan Pante Ceureumen, Kaway XVI hingga Kecamatan Meureubo.
Sementara itu, pengamanan tebing Krueng Woyla mendapat anggaran sekitar Rp127 miliar, dengan cakupan pekerjaan mulai dari Kecamatan Woyla hingga Kecamatan Sungai Mas.
Menurut Tarmizi, pembangunan pengamanan tebing ini sangat penting mengingat kondisi tebing sungai yang semakin tergerus telah mengancam kehidupan dan aset masyarakat.
Bahkan kata dia sejumlah rumah warga telah ambruk, lahan perkebunan mulai hilang dan badan jalan utama di beberapa lokasi mulai tergerus hingga jatuh ke sungai.
“Dengan adanya pembangunan tebing ini, insya Allah tebing yang semakin tergerus yang menyebabkan rumah masyarakat sudah ambruk, lahan perkebunan masyarakat yang sudah mulai hilang hingga jalan utama juga sudah mulai jatuh ke sungai, maka akan selamat,” ujarnya.
Tarmizi menyebutkan, perjuangan untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dilakukan karena kebutuhan pengamanan tebing tersebut membutuhkan anggaran besar dan tidak mungkin hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah.
Pekerjaan pengamanan tebing Krueng Meureubo dan Krueng Woyla akan dilaksanakan menggunakan skema multiyears, dengan pelaksanaan dimulai pada 2026 hingga 2028.
Bupati berharap proyek strategis tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam melindungi permukiman, lahan perkebunan serta infrastruktur jalan dari ancaman abrasi dan erosi sungai.
